Erdogan, Cahaya Baru Bagi Umat Islam

Pesimis mengharapkan hadirnya pemimpin Muslim yang hebat di masa sekarang? Nampaknya kepesimisan ini harus dienyahkan mengingat muncul banyak pemimpin Muslim yang peduli akan Islam dan mampu membawa negaranya pada kemakmuran. Salah satunya adalah Erdogan, Perdana Menteri Turki.

Sekilas tentang Erdogan

Recep Tayyip Erdoğan (lahir 26 Februari 1954) adalah seorang politikus Turki. Ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003. Ia juga seorang pimpinan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, atau Partai Keadilan dan Pembangunan). Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai muslim 2 paling berpengaruh di dunia.

Erdogan terpilih Sebagai Walikota Istanbul dalam pemilu lokal pada 27 Maret 1994. Dia dipenjara pada 12 Desember 1997 karena puisinya yang bermasalah. Setelah empat bulan di penjara, Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) pada tanggal 14 Agustus 2001. Dari tahun pertama, Partai AK menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Pada pemilihan umum tahun 2002, Partai AK memenangkan dua pertiga kursi di parlemen, membentuk pemerintahan partai tunggal setelah 11 tahun.

Capaian Erdogan dan AKP

Keberhasilan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memimpin Turki terus dibicarakan di media-media Arab. Dalam beberapa pekan terakhir, hampir setiap hari terdapat artikel mengulas Turki di harian Al Ahram, dan Al Akhbar (Mesir), Aljazirah(Qatar), Al Sharq Al Awsat (Saudi), Al 'Arabiyah, dan Al Khalij.

Di antara indikator keberhasilan AKP memimpin Turki adalah peningkatan pendapatan perkapita warga dari 3.000 dolar AS menjadi 11.000 dolar AS. Peningkatan tiga kali lipat ini dicapai dalam waktu 10 tahun sejak AKP pertama kali menang pemilu pada 2002 lalu.

“Pendapatan yang meningkat, berarti pula kesulitan hidup yang semakin berkurang,” kata pengamat Timur Tengah Taufik Bu'isyrin

Ikhwanul Kiram Mashuri merinci keberhasilan Turki di Rubrik Resonansi, Republika, Senin (27/5). "Ekonomi Turki yang dulu mengandalkan sektor pertanian kini beralih ke negara industri dan jasa. Jumlah kunjungan wisatawan asing yang hanya 4 juta, sekarang mendekati 35 juta orang/tahun. Sebagian besar mereka datang dari negara-negara Islam dan Arab. Sebelum 10 tahun lalu, Turki punya pinjaman pada Bank Dunia 23 miliar dolar AS dan hari ini boleh dikatakan tak lagi berutang. Bahkan, sekarang ini mereka bisa membantu negara-negara miskin sekitar 3,5 juta dolar AS setiap tahun"

Erdogan dan Islam

Pasca tumbangnya Khilafah di Turki tahun 1924, bisa dikata baru di masa pemerintahan Erdogan lah kekuatan Islam mulai bangkit kembali.

Perdana Menteri (PM) Turki Recep Tayyib Erdogan atau lebih tepatnya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) membutuhkan waktu hingga 10 tahun guna mengubah undang-undang yang melarang jilbab masuk ke institusi negara.

Dalam rentang 10 tahun itu istri sang PM dan sang presiden (Emine Erdogan dan Hayrunnisa Gul) terpaksa tidak bisa mendampingi suami mereka di rumah dinas dan istana negara. Karena alasan jilbab pula, PM Erdogan kemudian menyekolahkan kedua anak perempuannya ke Amerika Serikat dan Bosnia.

 Recep Tayyip Erdogan beserta istri, Emine Erdogan

Bulan lalu, PM Erdogan mengumumkan paket reformasi yang telah disetujui parlemen. Paket reformasi itu mencakup antara lain pencabutan undang-undang yang melarang penggunaan jilbab di berbagai institusi pemerintah/negara.

Sebelumnya, larangan berjilbab di kampus-kampus, termasuk di sekolah-sekolah dan perguruantinggi negeri, juga telah dicabut. Dengan begitu, para pegawai negeri perempuan kini bebas mengenakan busana Muslimah dan laki-laki boleh memelihara jenggot. Namun, larangan memakai jilbab dan berjenggot masih tetap berlaku untuk tentara, polisi, hakim, dan jaksa.

Paket reformasi yang mencabut undang-undang larangan berbusana Muslimah di institusi pemerintah/negara ini merupakan lompatan besar dan merupakan beberhasilan partai pemerintah, Partai AKP pimpinan Erdogan. Sepuluh tahun lalu, atau tepatnya pada 2002, ketika AKP memenangkan pemilu dan mengantarkan Erdogan menjadi PM Turki, partai berhaluan Islam ini berjanji akan mencabut larangan mengenakan busana Muslimah ini di semua institusi pemerintah.

Namun, untuk merealisasikan janji itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di Turki, meskipun 98 persen penduduknya beragama Islam, masalah jilbab atau hijab bukan hanya urusan beragama masing-masing individu. Jilbab sudah menjadi simbol politik.

Simbol bagi kalangan sekuler dan juga simbol bagi mereka yang peduli dengan agama Islam. Bagi partai-partai sekuler, larangan berjilbab di institusi-institusi pemerintah merupakan realisasi dan perwujudan dari Republik Turki modern yang didirikan oleh Mustafa Kamal Ataturk sejak 90 tahun lalu.

Turki modern yang dimaksud adalah dengan tetap menjaga dan memelihara kesekuleran negara. Yaitu dengan menghilangkan atau melarang simbol-simbol agama masuk dalam institusi-institusi pemerintah/negara. Termasuk larangan mengenakan atribut agama, terutama jilbab, di institusi-institusi negara tadi. Dengan kata lain, memperbolehkan atribut agama masuk di institusi pemerintah/negara berarti telah menghilangkan ciri dan status dari sekularisme Republik Turki modern.

Di lain pihak, kalangan Islam di Turki menyatakan bahwa sekuler yang benar justru memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada setiap individu untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, antara lain mengenakan busana Muslim/Muslimah. Apalagi, umat Islam di Turki merupakan mayoritas. Karena itulah, kalangan Islam, terutama partai politiknya, terus berusaha memperjuangkan Islam, termasuk mengenakan atribut-atribut keagamaan.

Yang pertama memperjuangkan jilbab adalah Najmuddin Erbakan ketika menjadi PM Turki pada 1996. Namun, lantaran terlalu menonjolkan agenda Islam, ia akhirnya dikudeta oleh militer (1997) yang saat itu mepakan benteng dan penjaga sekularisme Turki. Bahkan, seorang anggota parlemen perempuan dari Partai Refah (Partai Kesejahteraan) pimpinan Erbakan, Marwah Qawaqiji, yang berhasil memasuki gedung parlemen dengan berjilbab, dipaksa keluar oleh para anggota parlemen lainnya dari partai kiri sekuler.

Belajar dari kasus Erbakan, Erdogan kemudian menggunakan trik lain ketika menjadi PM. Pertama, ia tidak pernah menonjolkan simbol-simbol keagamaan dalam memperjuangkan penerapan Islam, terutama yang menyangkut jilbab. Alasan yang ia kemukakan adalah hak asasi manusia (HAM). Dengan mengangkat HAM, menjadi tidak ada alasan bagi kalangan sekuler untuk menentangnya.

Apalagi, ketika meluncurkan paket reformasi, terutama yang terkait dengan jilbab, Erdogan menegaskan langkahnya itu sebagai bagian dari upaya memperkuat Turki mengajukan diri sebagai anggota penuh Uni Eropa. Yang terakhir ini juga merupakan keinginan kalangan sekuler selama bertahun-tahun namun terkendala lantaran banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan sekuler sebelumnya.

Kedua, ia harus membuktikan bahwa partainya ketika berkuasa mampu menyejahterakan rakyat dan meningkatkan ekonomi Turki. Hal inilah yang kemudian dibuktikan AKP selama 10 tahun berkuasa. Sebagai misal, pendapatan per kapita yang 10 tahun lalu hanya 3.000 dolar AS, kini--dalam masa 10 tahun pemerintahan Erdogan--sudah mencapai 14 ribu dolar.

Pertumbuhan ekonomi Turki rata-rata di atas enam persen/tahun. Bandingkan dengan negara-negara Eropa yang kini ekonominya terpuruk. Bahkan, Turki yang sepuluh tahun lalu dijuluki oleh Barat sebagai negara sakit, kini sudah menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di Eropa.

Angka pengangguran juga sangat rendah. Begitu juga dengan korupsi. Selama menjadi PM, Erdogan memang sangat keras terhadap tindak korupsi dan pencucian uang negara. Apalagi, bila pelakunya adalah orang-orang dari partainya.

Dengan tingkat ekonomi dan kesejahteraan yang membaik, hal itu tentu tidak hanya dinikmati para pendukung AKP, tapi juga seluruh rakyat Turki, termasuk oleh kalangan oposisi dari kelompok sekuler dan liberal. Tak mengherankan bila kemudian Partai AKP dalam 10 tahun terakhir selalu menang dalam tiga kali pemilu. Perolehan suaranya pun selalu meningkat dari pemilu ke pemilu berikutnya.

Dengan kondisi demikian, Erdogan tidak terlalu sulit untuk meluncurkan berbagai paket reformasi. Termasuk, pencabutan larangan penggunaan jilbab di institusi-institusi negara.

Erdogan dan Zionis

Dewasa ini, sedikit sekali didapati pemimpin Muslim yang secara tegas menentang kebijakan Zionis Israel. Faktanya, Erdogan termasuk mereka yang sedikit ini.

Kelompok lobi pro - Israel, “The Simon Wiesanthal Center telah menempatkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan diurutan kedua dalam daftar 10 tokoh paling top anti – Israel – anti Semit, Rabu, 1/1/2014.

Erdogan sangat gigih membela rakyat Palestina dalam menghadapi Israel. Erdogan dan Turki menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kondisi dan nasib rakyat Palestina. Erdogan berulangkali berusaha membebaskan Gaza dari pengepungan dan blokade Zionis-Israel.

Rencananya Erdogan akan mengunjungi wilayah Gaza, tetapi gagal karena rezim junta militer Mesir yang menggulingkan Presiden Mohammad Mursi melarang, dan bahkan hubungan Mesir-Turki memburuk, bersamaan sikap kera Erdogan yang mendukung Mursi dan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Erdogan berulangkali melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Politik Hamas, Khalid Misy’al dan Perdana Ismail Haniyah, di Istambul dan Ankara. Rakyat Turki menyambut  dengan sangat antusias saat Perdana Haniyah melakukan kunjungan ke Istambul, memperingati serangan kapal Mavi Marmara oleh pasukan khusus Israel.

Erdogan mengecam keras invasi militer Israel ke Gaza, dan bahkan ketika Erdogan bertemu dengan Presiden Israel, Shimon Peres, di Forum Ekonomi Global, di Davos, Erdogan tidak segan-segan mengecam Zionis-Israel. Sesudah itu, Erdogan meninggalkan Shimon Peres, dan kembali ke negaranya, dan tidak mengkuti pertemuan di  Davos, Swiss.

Sampai sekarang hubungan Turki dengan Israel terus memburuk, dan Duta Besar Turki untuk Israel telah ditarik pulang, dan belum digantikan. Kerjasama militer dan pertahanan dengan Israel, serta latihan bersama NATO, juga dibatalkan karena Israel ikut di dalamnya. Keberanian Turki menentang Israel sangat nampak dalam berbagai peristiwa, dan sampai sekarang Turki memberikan dukungan terhadap Palestina menjadi anggota PBB. Turki menginginkan Palestina menjadi negara merdeka, tidak terjajah oleh Zionis-Israel.

Pemerntah Zionis-Israel menilai Erdogan  telah merusak hubungan  strategis dengan Israel dengan sikap kebencian Turki terhadap Israel.

Ironisnya, Richard Falk, sekalipun dia Yahudi menempati urutan ketiga. Karena Richard Falk sebagai  “Pelapor Khusus” kepada PBB yang mendefinisikan perilaku Israel terhadap Palestina sebagai genosida (pembantaian), dan melakukan kejahatan kemanusiaan.

The American Studies Association ( ASA ) menempati urutan keempat, karena menyerukann boikot kepada akademisi terhadap Israel, karena pendudukan ilegal mereka wilayah Palestina. Sementara itu, Ayatullah Ali Khamanei  diurutan pertama, meskipun sekarang Iran telah menjalin persekutuan strategis dengan Amerika, dan menandatangi perjanjian nuklir di Jenewa, 24 Nopember 2013, lalu.

Begitu cara-cara kekuatan lobi Zionis-Israel cara kerja mereka membuat tokoh-tokoh yang ingin membela Palestina, dijadikan musuh, dan dicap sebagai ancaman bagi Israel.

Dari berbagai sumber.