Rela Mati Demi Tutup Dolly

Prostitusi, salah satu penyakit masyarakat yang seolah tak kunjung usai. Walau begitu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dengan berani membuat gebrakan dengan merencanakan untuk menutup tempat-tempat lokalisasi di Kota Pahlawan tersebut, hal yang mungkin terlihat mendekati mustahil, terlebih di zaman sekarang ini.

Menurut Risma, menutup kawasan prostitusi sejatinya bukan perkara sulit. Namun, yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemkot yakni pengondisian pascapenutupan.

“Kalau sekadar menutup, sekarang pun bisa. Tapi masalahnya, kami harus menyiapkan tindakan pascapenutupan. Pengondisian itu jauh lebih berat karena sangat menentukan keberlanjutan kawasan tersebut,” katanya, seperti dilansir Antaranews.com.

Risma memberi gambaran, untuk kawasan eks lokalisasi Sememi dan Klakahrejo, pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 miliar. Dana tersebut digunakan membangun pasar, sentra PKL, dan sejumlah sarana fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, warga penghuni eks lokalisasi mendapat peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Saat ditanya apakah upaya revitalisasi Dolly memerlukan persetujuan warga sekitar, Risma menegaskan bahwa proses penutupan lokalisasi terus berjalan kendati tanpa persetujuan karena berdasar Perda 7/1999 secara jelas menyebutkan bahwa kawasan tersebut berfungsi sebagai rumah tinggal, bukan tempat prostitusi.

“Dengan landasan perda tersebut pemkot berhak mengambil tindakan untuk kebaikan kota, sehingga untuk penutupan lokalisasi itu tidak diperlukan persetujuan apa pun,” terang Risma.

Adapun salah satu alasan kuat wali kota ingin segera merombak kawasan Dolly dan menjadikannya sentra bisnis adalah keprihatinan akan kondisi sekolah.

Risma mengaku beberapa kali mengunjungi sekolah yang terletak di kawasan prostitusi yang hasilnya memprihatinkan.

Anak-anak di lingkungan lokalisasi cenderung minder, malu, rendah diri, dan lebih parah lagi ada yang sampai frustasi.

Belum lagi, geliat bisnis prostitusi akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang tinggal di sekitarnya. “Dan itu pasti menimbulkan dampak buruk bagi psikologis anak,” katanya.

                                         

Pemkot vs. Lokalisasi Terbesar se-Asia Tenggara

Persoalan di Dolly, Jarak dan lokalisasi lainnya di Surabaya, kata Risma, merupakan masalah klasik yang selalu mengiringi siapa pun Pemimpin Kota Surabaya. Menurut dia, banyaknya kasus trafficking (perdagangan orang dan anak) yang kerap ditangani Polisi Surabaya, memiliki benang merah dengan persoalan prostitusi.

Pertanyaannya, mampukah Risma menutup total Dolly yang konon merupakan tempat lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, seperti penutupan tempat prostitusi Tambaksari, Klakah Rejo dan Dupak Bangunsari?

Keberhasilan penutupan memang belum bisa diramal. Namun setidaknya persiapan penutupan bisa dilihat sebagai indikasi keseriusan pemkot menata kawasan itu sehingga bebas dari aktivitas asusila. Apalagi Dolly selama ini juga menjadi kekuatan dan sandaran hidup bagi penduduk sekitar. 

Konon, setidaknya terdapat lebih dari 800 wisma esek-esek, kafe dangdut dan panti pijat plus yang berjejer rapi. Setiap malam, konon sekitar 9.000 lebih penjaja cinta, pelacur di bawah umur, germo, ahli pijat siap menawarkan layanan kenikmatan kepada para pengunjung.

Tidak hanya itu, Dolly juga menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pedagang kaki lima, tukang parkir, dan calo prostitusi. Semua saling berkait menjalin sebuah simbiosis mutualisme.

Pro Kontra

Rencana penutupan lapak prostitusi ini bukan tanpa pro dan kontra. Beberapa pihak masih menganggap hal itu sebuah kesia-siaan belaka, dengan logika bahwa jika tempat lokalisasi ditutup, maka para PSK justru akan menyebar tak terkontrol. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa persoalan penutupan Dolly sebenarnya dilatarbelakangi penjaja seks kelas atas yang merasa tersaingi.

Meski diakui bahwa banyak demo dan desakan dari berbagai pihak, bahkan dari Jakarta, agar mengurungkan niat penutupan lokalisasi, perempuan yang akrab dipanggil Risma itu menegaskan takkan gentar. "Saya rela mati demi ini," tandas Walikota Surabaya ini yakin.

 

Tri Rismaharani, Walikota Surabaya

Keteguhan itu tidak terlepas dari alasan awal keinginannya menutup lokalisasi. Risma bercerita bahwa dulu saat banyak kalangan, terutama kiai, yang memintanya menutup kawasan prostitusi, dialah yang justru tidak yakin mampu.  "Kalau saya tutup saat itu, saya belum bisa kasih makan," kisahnya. 

Bila demikian, dia meyakini penutupan justru akan menimbulkan masalah baru karena para pekerja seks komersial boleh jadi justru membuka kawasan prostitusi di mana-mana.

Alasan lainnya kenapa dulu ia tidak begitu berkeras untuk menutup lokalisasi, adalah terkait tanggung jawab. "Saya nggak pernah buka kok saya harus nutup," katanya jenaka.

Namun kemudian pandangan itu berangsur berubah sejak dia menyadari bahwa banyak korban perdagangan manusia (human trafficking) banyak terjerumus ke lokalisasi. Keberadaan para korban itu di sana, tentu saja bukan karena kehendak mereka sendiri.

Tetapi kalau berbicara puncak munculnya keyakinan memberangus lokalisasi prostitusi, Risma mengungkap itu tidak terlepas dari perkenalannya dengan seorang pekerja seks komersial yang masih menjajakan tubuhnya walaupun sudah berusia 62 tahun. Suatu kali saat berkeliling ke lokalisasi dan menemui perempuan itu, Risma mengaku heran mengapa nenek itu masih menjadi PSK.

Dia lantas bertanya, "Memang siapa yang sih yang mau (menggunakan jasanya yang sudah tua)?" Jawaban perempuan itu kemudian membuatnya tercengang. "Anak SMP/SMA yang cuma punya seribu dua ribu juga saya layani," katanya mengulangi kalimat PSK tersebut.

Bagi Risma, hal itu persoalan besar. Dia tidak rela membiarkan lebih banyak ada anak-anak muda di kotanya menjadi korban karena menikmati prostitusi di lokalisasi. Lagi-lagi dia menegaskan, "Saya rela mati demi ini."

Mengomentari persiapan penutupan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Supomo mengaku sudah melakukan kajian bagaimana merehabilitasi Dolly. "Utamanya tentang bagaimana warga yang terkena dampak langsung secara ekonomi dan sosial sebagai imbas dari rencana rehabilitasi tersebut bisa tertangani," ujarnya, Senin (11/11).

Dinsos, dia melanjutkan, akan melakukan pemberdayaan agar warga sekitar lokalisasi tidak terlalu berat merasakan dampak rehabilitasi. Supomo mencontohkan, eks lokalisasi di Klakah Rejo yang kini dialihfungsikan sebagai bangunan Sport Center, sekolahan dan taman.

"Ini kan program kasih sayang. Untuk Dolly belum tahu nanti akan dibangun apa karena kajian di Bappeko masih belum turun. Tetapi yang jelas, prinsip kami, Dolly yes, prostitusi No. Keinginan ini didukung oleh elemen masyarakat seperti organisasi kemasyarakat (Ormas) keagamaan, Ormas kepemudaan, dan juga kemahasiswaan," terang Supomo.

Transformasi lokalisasi Dolly tidak akan mudah, kata dia. Tetapi, aturannya sudah jelas. Tiap bangunan di Kota Surabaya, dilarang digunakan untuk tempat asusila. Untuk mewujudkan itu, Pemkot Surabaya memiliki fungsi regulasi dengan kembali menata kawasan-kawasan agar sesuai dengan regulasi itu.

"Prinsipnya, kita selamatkan generasi masa depan, itu lebih utama dari pada kita terus berargumentasi. Kita tahu, penanganan Dolly harus lebih cermat dan teliti. Dan kita sudah melakukan sosialisasi, tidak hanya melalui diskusi juga deklarasi ini," tuturnya.

 

Antara Jakarta dan Surabaya

Beda Tri Rismaharini, beda pula Basuki Tjahaja Purnama. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kerap dipanggil Ahok ini justru sempat bersitegang dengan beberapa ormas Islam lantaran adanya wacana untuk membangun lokalisasi prostitusi di Jakarta.

"Prostitusi itu adalah tindakan amoral dan dehumanisasi," tegas Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Dakwah, M. Ziyad kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 4/1).

Selain itu menurut Ziyad, mantan Bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok itu juga tidak mengerti peran dan tugas Muhammadiyah. 

"Dia tidak memahami bahwa Muhammadiyah itu organisasi keagamaan yang berkewajiban secara moral menyerukan amar maruf nahi munkar, salah satunya ya menolak praktik pelacuran, apalagi dilegalkan," ungkap Ziyad.

Sejalan dengan itu, Ziyad heran dengan wacana yang dilontarkan oleh politikus Golkar yang loncat ke Gerindra tersebut. "Pak Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta) sudah menutup lokalisai di Kramat Tunggal, jadilah sekarang Islamic Center. Kok sekarang diwacanakan mau dibangun lagi (lokalisasi)," tandas dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Dakwah Khusus Majelis Tabligh Muhammadiyah, Agus Tri Sundari menegaskan, pihaknya menolak keras ide Ahok membangun lokalisasi prostitusi di Jakarta. 

Menanggapi itu, Ahok mengaku tidak mengerti mengapa Muhammadiyah menolak usulannya tersebut. "Saya juga nggak setuju ada legalisasi prostitusi. Persoalannya, jangan munafik! Emang nggak ada prostitusi di DKI? Ngapain munafik? Itu aku nyindir saja," ungkap Ahok.

Dari berbagai sumber.